Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid 19 sudah lebih dari 80 persen. Hal itu disampaikan Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020). "Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, 80 100 persen, didukung kerja sama yang baik dengan pemda dan pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," kata Muhadjir.
Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa menurut Muhadjir telah diberikan kepada 73.184 desa atau sekitar 97,64 persen. Dari jumlah tersebut sebanyak 63.657 (90 persen) desa yang telah menyalurkannya ke masyarakat. "Intinya masih perlu ada langkah agresif agar bagaimana target dari BLT desa ini bisa mencapai 100 persen dan tentunya kerja sama yang baik dan kompak selama ini antara Kemendagri dan Kemendes akan bisa mempercepat sesuai target yang diharapkan," kata Muhadjir.
Terutama menurut dia bagi daerah daerah pelosok yang tidak memiliki pos dan bank. Bantuan harus diantarkan langsung. "Wilayah yang remote dan sulit, di sana tidak ada bank himbara dan tidak ada pos sehingga harus diantar dengan perjalanan yang sulit. Pak Mensos dan Mendes sudah sepakat bahwa wilayah ini diberikan tidak secara bertahap tapi sekaligus semuanya," katanya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota di Indonesia belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Abdul Halim Iskandar menyebut 11 kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Ada 11 kabupaten yang penyalurannya 0 persen, ini terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan NTT," kata Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020).
Abdul Halim Iskandar pun menjelaskan dua kemungkinan masalah yang membuat 11 kabupaten tersebut belum menerima BLT Dana Desa. Pertama, informasi soal dana desa belum diterima pemerintah desa. Kedua, akibat faktor geografis yang sangat jauh. "ini ada dua kemungkinan, kemungkinan informasi yang belum masuk karena ada kendala. Kemudian kemungkinan kedua karena geografinya sangat jauh," ucap Abdul Halim Iskandar.
Ia menyebut, membuka kemungkinan jika BLT Dana Desa di daerah tersebut akan disatukan penyalurannya. Alasannya, berdasarkan informasi, biaya yang besar jadi alasan penyaluran BLT Dana Desa dijadikan satu. "Karena biaya untuk mengantar dana ke lapangan dengan besaran dana yang akan distribusikan tidak imbang. Makannya ada kebijakan mau disatukan. Khusus untuk daerah yang amat sangat sulit dari sisi geografis penyatuan itu di izinkan," jelasnya.
Sementata itu, secara total sudah ada 277 kabupaten yang 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa. Kemudian ada 95 kabupaten yang penyalurannya 75 99 persen. Ada 24 kabupaten kota yang penyalurannya 50 74 persen, ada 27 kabupaten yang 1 49 persen.