Meski sudah mengancam akan menutup kantor penghubung antara Korea Utara Korea Selatan di perbatasan, juga membatalkan perjanjian militer serta proyek lainnya, Korut rupanya sedang berencana membuat Korsel menderita. Sebelumnya, Korut melalui pernyataan Kim Yo Jong, adik dari pemimpin tertinggi negara itu, Kim Jong Un, mengirim ancaman kepada Korsel. Dia mengatakan mereka akan mengancam membatalkan perjanjian militer dan menutup kantor penghubung di perbatasan jika Korsel gagal membatasi aktivitas para pembelot Korut yang menyebar pesan propaganda anti Pyongyang di perbatasan.
Pihak Korsel pasca ancaman itu langsung merespons mereka akan membuat undang undang yang akan membatasi pergerakan aktivis serta pembelot Korut di perbatasan. Namun, UU itu tampaknya memicu perdebatan tentang potensi pelanggaran kebebasan berekspresi di Korsel. Dilansir media Prancis, AFP , Juru bicara Departemen Unifikasi Korea Utara pada Jumat (5/6/2020) mengatakan, "Pertama tama, kami tentu akan menarik kantor penghubung Utara Selatan."
Pernyataan itu dilansir oleh Kantor Berita Pusat Korea. Penutupan kantor penghubung itu menyusul beberapa tindakan untuk menghukum Seoul, imbuh juru bicara itu. "Kami sedang memulai sesuatu yang akan melukai sisi Selatan, sesegera mungkin kami akan membuat mereka menderita."
Seorang pejabat dari kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan, kampanye selebaran yang dilakukan pembelot dan aktivis itu "lebih punya sisi berbahaya daripada baiknya". Sejauh ini, operasi di kantor penghubung Utara Selatan telah ditangguhkan akibat wabah virus corona. Pemerintah Korea Selatan langsung bersikap setelah adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, melontarkan ancaman.
Dalam pernyataannya, Seoul melarang para pembelot menerbangkan pesan anti Pyongyang, beberapa jam setelah Kim adik mengancam akan membatalkan perjanjian militer. Kim Yo Jong, sosok berpengaruh sekaligus penasihat Kim Jong Un, memberikan peringatan terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang bisa membeku kapan saja. Dua Korea kembali mencairkan hubungan setelah Kim kakak bertemu Presiden Korsel, Moon Jae In, sebanyak tiga kali sejak 2018 lalu.
Pemulihan upaya itu terjadi di tengah sikap pembelot Korut, yang menerbangkan balon ke perbatasan dengan pamflet berisi kritikan di dalamnya. Dilansir AFP , Kamis (4/6/2020), para pembelot itu menyebut rezim Kim melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ambisinya akan nuklir. "Pemerintah Korsel akan membayarnya jika mereka terus membiarkan situasi ini sembari menyiapkan berbagai dalih," ancam sang penasihat.
Perempuan yang diyakini berusia 32 tahun itu menyebut para pembangkang sebagai "sampah manusia", yang mengkhianati tanah airnya. "Sudah waktunya untuk menyeret pemiliknya guna bertanggung jawab," kecam Kim Yo Jong dalam pernyataan yang dirilis oleh KCNA. Beberapa jam kemudian, Kementerian Unifikasi Korsel melontarkan keterangan mereka berencana melarang selebran yang dianggap sumber ketegangan di perbatasan.
"Segala tindakan yang bisa mengancam nyawa atau harta benda warga perbatasan harus dihentikan," kata juru bicara kementerian, Yoh Sang Key. Penyebaran pamflet yang mengejek Pyongyang sejak lama menjadi isu yang dibahas oleh dua Korea. Tapi melarangnya juga dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi.
Meski begitu, Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan, pamflet itu lebih banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif. Dilaporkan oleh Yonhap , pemerintahan Moon berusaha "menyikapinya secara halus" agar tidak sampai mengancam keamanan nasional. Dalam ancamannya, Kim adik menyebut bakal membatalkan perjanjian militer yang diteken saat Moon berkunjung ke Pyongyang, dan menutup kantor perwakilan.
Namun, sebagian besar dari perjanjian itu memang sudah tidak dilaksanakan, sejak Korut memutuskan kontak dengan Negeri "Ginseng". Pemutusan itu terjadi setelah pertemuan kedua Kim dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada Februari 2019 runtuh. Sementara kegiatan operasional di kantor perwakilan sudah tidak aktif sejak wabah virus corona, dengan Korut menggelar puluhan uji coba senjata sejak perjanjian ditandatangani.
Adik Kim Jong Un itu juga mengancam bakal menutup dua proyek gabungan Korea, yakni Kawasan Industri Kaesong dan pariwisata Gunung Kumgang. Keduanya merupakan sumber pemasukan bagi Korea Utara, namun dibekukan bertahun tahun sejak mendapat sanksi karena uji coba senjata.