New normal telah diterapkan di beberapa wilayah. Presiden Jokowi mengungkapkan 3 aspek kebijakan di era new normal. Apa saja?
Masuk New Normal, ini 3 aspek kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat, termasuk pengurangan biaya untuk golongan membutuhkan. Seperti yang diketahui, Indonesia telah memasuki masa new normal. Pemerintah mengumumkan aktivitas produktif kembali di mayarakat untuk mempertahankan ekonomi.
Pelonggaran aktivitas tetap dengan menerapkan protokol pencegahan Covid 19. Pemerintahjuga menerbitkan sejumlah aturan baru. Seperti aturan new normal di tempat perbelanjaan, di perkantoran, dan masih banyak lagi.
Selain itu, ada juga 3 aspek kebijakan new normal. Presiden RI Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada tiga aspek yaitu kesehatan, ekonomi, dansosial. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam acara web seminar (Webinar) bertajuk Learning from Covid 19 Experiences: State and Society's Perspective , Sabtu (27/06/2020).
Menurut dia, kebijakan itu dilakukan agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan protokol kesehatan dapat dijalankan secara maksimal. "Oleh karenanya,Pemerintahmengeluarkan kebijakan PembatasanSosialBerskala Besar (PSBB) sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid 19," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis. Meski demikian,pemerintahmempertimbangkan untuk tidak melakukan lockdown, melainkan membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.
"Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, imbuh Menteri Tjahjo. Dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) itu, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit. "Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya," ujar Menpan RB.
Pemerintah turut memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada Agustus, pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal atau tatanan normal baru. Kemudian, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan,Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibu Kota.
"Tujuan program tersebut untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu," jelasnya. Penerima manfaat program itu meliputi warga kurang mampu, anak anak dipantiasuhan dan pesantren, serta panti jompo dan panti sosial lainnya. “Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid 19, beberapa agenda besar seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda karena dinilai berisiko memicupenyebaranCovid 19 yang melibatkan banyak orang”, imbuh Nurliah.
Webinar tersebut juga menghimpun pakar pakar dari Asia Pasifik untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan Covid 19 di negara masing masing. Mulai dariKorea Research Institute for Local Administration Young Hoon Ahn. Menurut dia, salah satu upaya pengendalian penyebaran Covid 19 di Korea Selatan dengan membuat smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid 19. Menurut dia, kinerja sistem itu didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah memperbaharui alat tes rapid Polymerase Chain Reaction (PCR), sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit. Alat itu lebih cepat dari sebelumnya yang harus menunggu 6jam. Selain itu, Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smartphone ," imbuh Young Hon Ahn. Lain halnya dengan Korsel, Eva Tuzon dari Kementerian Reformasi Agraria Ministry of Agrarian Reform mengatakan, Pemerintah Filipina menerapkan Program Recover as One.
"Program ini untuk mempersiapkan new normal dengan berfokus pada program fiskal, pertanian dan perikanan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya. Beralih ke India, Director, Information and Communication, Vasanthi Rajendran menjelaskan, Pemerintah India secara intensif melacak masyarakat yang telah melakukan kontak dan dibuat semacam peta untuk memudahkan pemerintah mengontrol penyebaran Covid 19. Selanjutnya, Shahbaz Hossein dari Kementerian Pembangunan Desa ( Ministry of Rural Development ) mengatakan,Pemerintah Iran tengah gencar mengampanyekan We Stay at Home atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah sebagai upaya penanganan Covid 19.